Jakarta-Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mengecam keras serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan 1 orang guru dan melukai enam orang lainnya.23/03/2025

Ketua Pengurus Pusat PMKRI Susana Kandaimu meminta agar TNI-Polri memberikan data yang akurat dan rinci terkait korban yang timbul akibat serangan KKB tersebut.

TNI sempat mengklarifikasi jumlah korban tewas dalam serangan tersebut yang tadinya berjumlah 6 orang menjadi 1 orang.

Baca JugaRK Awi, Surga Raja Ampat Terluka.

“Negara harus memastikan pengamanan di daerah rawan konflik berjalan optimal, termasuk di lokasi strategis seperti sekolah dan puskesmas,” tutur Susan.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI menilai serangan yang dilakukan KKB itu tidak manusiawi lantaran turut menyasar fasilitas publik seperti sekolah yang dapat menghambat pembangunan Papua.

“Ini adalah tindakan yang tidak manusiawi dan menghambat upaya pembangunan di Papua. Guru dan tenaga kesehatan adalah pahlawan kemanusiaan yang harus dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan,” ujar Raymundus dalam keterangan tertulis, Selasa (25/3).

Baca JugaPresidium Ristek PP PMRKI Gandeng PT.Prakarsa Pilar Utama, Wujud Pengembangan Digitalisasi

Setelah mencermati kasus pembunuhan yang menewaskan guru dan melukai tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), maka, PP PMKRI menyatakan:

1. Turut berduka cita atas meninggalnya guru Rosalina Sogen yang
dibunuh secara keji oleh TPNPB OPM dan para korban luka-luka di Distrik
Anggruk, Yahukimo, Jumat (21/3/2025).

2. Mengutuk keras tindakan pembunuhan warga sipil yang dilakukan
oleh TPNPB OPM. Tindakan itu tidak saja salah secara hukum, tetapi juga
secara moral telah melanggar hak asasi manusia orang lain. Tidak boleh
ada satupun orang atau lembaga di dunia ini yang boleh merenggung
nyawa manusia selain daripada Tuhan Sang Pencipta. Kita semua dipanggil
untuk menghormati hak asasi manusia.

3. Mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera
menyelesaikan persoalan ini secara hukum dengan tegas dengan tetap
menjunjung tinggi hak asasi manusia. PMKRI meminta agar pemerintah
pusat melakukan dialog yang berbasis pada budaya dan adat dengan
tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang ada di Papua dalam rangka
menyelesaikan persoalan sosial ini bukan sekedar secara kasuistik tetapi
secara menyeluruh dan mendasar.

4. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara
serius posisi dan peran Menteri Hak Asasi Manusia sdr. Natalis Pigai
yang gagal melakukan dialog-dialog yang konstruktif dengan para pihak
terkait di tanah Papua. PMKRI melihat hampir tidak ada kehendak baik dan
niat dari Sdr. Natalis Pigai sebagai Menteri HAM untuk membuka ruang
dialog yang humanis dan berbudaya antara Jakarta-Papua dalam rangka
mengantisipasi dan meredam potensi konflik sosial yang selama ini terjadi
di Papua. PMKRI tidak melihat ada suatu strategi jangka panjang yang coba
dilakukan oleh sdr. Natalis Pigai sebagai Menteri HAM untuk membangun
dialog Jakarta-Papua, yang terjadi justru yang bersangkutan sibuk dengan
hal-hal teknis remeh-temeh di media yang berakhir viral tetapi tidak jelas
bagi konsolidasi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

5. Mengimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi dengan peristiwa
kelam ini dan tetap menjaga harmoni di antara sesama warga negara.

.

Loading