LMND Eksekutif Kota Palangka Raya Menilai Kebijakan Pemangkasan Anggaran Mengancam masa depan Bangsa.

Palangka Raya-  Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(LMND) Eksekutif Kota Palangka Raya menilai kebijakan pemangkasan anggaran merupakan keputusan prematur yang tergesa-gesa yang dapat mengancam masa depan bangsa, Selasa(18/2/2025).

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi isu serius terkait dengan pemangkasan anggaran yang mempengaruhi berbagai sektor tidak terkecuali anggaran pendidikan. Pemangkasan ini terjadi di tengah upaya untuk mengurangi defisit anggaran negara, yang memaksa berbagai sektor untuk beradaptasi dengan keterbatasan dana. Padahal sektor pendidikan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan negara, pemangkasan ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak dukungan finansial.

Menyikapi hal tersebut Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Palangka Raya menilai kebijakan pemangkasan anggaran sebagai langkah tergesa-gesa yang dapat mengancam masa depan bangsa, khususnya ramah pendidikan. Ketua Umum LMND Palangka Raya Agust, menegaskan bahwa pemotongan ini memperjelas bahwa pendidikan bukan lagi prioritas utama dalam membangun kemandirian nasional dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

“Kita selalu mendengar jargon Generasi Emas 2045, tetapi kenyataannya kebijakan yang diambil justru mempersempit akses pemuda terhadap pendidikan. Jika anggaran pendidikan dipangkas, generasi emas hanya akan menjadi alat retorika untuk membuai kaum muda, sementara realitasnya mereka diarahkan menjadi buruh murah tanpa masa depan yang jelas,” kata Agust.

Menurutnya, pemotongan anggaran pendidikan akan berdampak luas, terutama terhadap bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan semakin terbatasnya pendanaan, mahasiswa dari keluarga kurang mampu akan kesulitan melanjutkan pendidikan tinggi. “Pemangkasan juga akan berimbas pada bantuan pendidikan, dan biaya kuliah semakin mahal. Akibatnya, angka putus kuliah akan meningkat, dan pemuda dari kelas bawah semakin terpinggirkan terhadap akses pendidikan,” tegasnya.

Orang nomor satu di LMND Palangka Raya tersebut, juga menambahkan dampak sistemik terhadap kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pemangkasan anggaran dinilai akan memperburuk disparitas di mana sekolah-sekolah di wilayah terpencil semakin kekurangan fasilitas. Jika situasi ini terus dibiarkan, kualitas pendidikan akan menurun drastis dan semakin melemahkan daya saing Indonesia dalam kompetisi global.

“Pemerintah seakan menutup mata terhadap pendidikan sebagai hak fundamental rakyat. Jika pendidikan terus dikorbankan, bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemandirian bangsa? Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi upaya sistematis untuk membatasi kesadaran kritis masyarakat dan menjadikan mereka lebih mudah dikendalikan,” tambahnya.

LMND Palangka Raya mendesak pemerintah untuk meninjau ulang secara matang kebijakan ini dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. “Pemangkasan anggaran pendidikan bukan hanya tentang angka di atas kertas, tetapi soal nasip generasi yang datang. Jika pemerintah serius membangun bangsa yang berdaulat, pendidikan harus menjadi investasi utama, bukan justru dikorbankan atas nama efisiensi,”

Marselinus Darman