Samarinda http://Lenteranusantaramedia.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Sungai Kunjang (HIPMASKU) mempertanyakan arah masa depan pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait  efisiensi anggaran pendidikan, dalam diskusi  tersebuat mereka  menilai  dampak dari pemangkasan anggaran di lingkungan pendididkan, mahalnya biaya kuliah, serta ketidakadilan dalam kebijakan Perguruan Tinggi  diskusi yang digelar Pada Kamis 13/02/2025 .

“Pemerintah terus berbicara tentang generasi emas 2045, tetapi dengan kondisi pendidikan seperti ini, yang kami rasakan justru generasi cemas. Bagaimana kami bisa menjadi SDM unggul jika pendidikan tinggi semakin sulit diakses, beasiswa dikurangi, dan biaya kuliah semakin mahal?” ujar Ketua Umum HIPMASKU, Arianto.

Janji Pemerintah vs. Realitas di Pelosok
Arianto menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi hak seluruh rakyat tanpa terkecuali. Namun, hingga saat ini, masih banyak sekolah di daerah pelosok Sungai Kunjang yang mengalami kekurangan tenaga pengajar, fasilitas yang tidak memadai, serta akses internet yang terbatas.

Baca JugaSenator Papua Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden Prabowo

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, sekitar 30% sekolah di daerah Samarinda (Sungai Kunjang) dan sekitarnya masih kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang layak. “Kami di pelosok ini seperti ditinggalkan. Seakan-akan pemerintah hanya peduli pada sekolah-sekolah di pusat kota,” tambahnya.

“Biaya masuk Perguruan Tinggi semakin tidak terjangkau bagi kami yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.oleh karena itu pemuda di Sungai Kunjang juga menyoroti ketidakadilan dalam akses pendidikan tinggi”

Menurut laporan Kementerian Keuangan, anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mengalami pengurangan dari Rp 12,9 triliun menjadi Rp 11,3 triliun pada tahun 2024. Hal ini berakibat pada berkurangnya jumlah penerima beasiswa, yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca JugaGMPRI Desak Menteri BUMN Evaluasi PT.Pelindo Di Kaltim

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata biaya pendidikan tinggi di Indonesia meningkat hingga 10% setiap tahunnya. “Dengan kenaikan biaya kuliah ini, banyak mahasiswa dari daerah terpaksa berhenti kuliah atau harus bekerja ekstra untuk bisa bertahan. Ini jelas bertentangan dengan janji pemerintah yang katanya ingin menciptakan SDM unggul,” tambah Arianto.

Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan gagal mencetak generasi emas yang diimpikan. Justru, yang terjadi adalah generasi cemas—pemuda yang tidak yakin akan masa depannya karena pendidikan semakin sulit diakses dan pekerjaan semakin sulit didapatkan.

“Mahasiswa dari daerah seperti kami semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Seharusnya pemerintah memperluas beasiswa, bukan malah menguranginya, Apakah kita benar-benar sedang menuju generasi emas, atau justru menciptakan generasi cemas? Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka impian 2045 hanyalah utopia bagi mereka yang mampu membayar pendidikan,” tegas Arianto.

Dari cakapan hasil diskusi Arianto dan kawan-kawan menuntut pemerintah: Pemerataan akses pendidikan – Pemerintah harus memastikan sekolah-sekolah di daerah pinggiran mendapatkan fasilitas yang sama dengan sekolah di perkotaan. Peningkatan akses perguruan tinggi – Pemerintah harus memperluas beasiswa pendidikan tinggi agar mahasiswa dari daerah dapat melanjutkan studi tanpa terkendala biaya. Penghapusan kebijakan diskriminatif dalam rekrutmen CPNS dan PPPK – Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lulusan perguruan tinggi, baik dari universitas besar maupun dari daerah. Kebijakan pendidikan yang lebih pro-rakyat – Pemerintah harus membatalkan pengurangan anggaran KIP Kuliah dan memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar dapat diakses oleh seluruh masyaraka” Tutup Arianto (LNM)

Loading