Kupang-Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Rabu, 05 Juni 2025 Fraksi Golkar menyampaikan pemandangan umum yang tak sekedar pujian tetapi juga memberikan peringatan keras atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan APBD 2024.

Melalui Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT Simprosa Rianasari Gandut menyampaikan pemerintah harus segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam waktu 60 hari. Kami juga minta laporan hasil tindak lanjut itu juga di sampaikan kepada DPRD.

” Pemerintah harus segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK dalam waktu 60 hari. Kami juga minta laporan hasil tindak lanjut itu juga di sampaikan kepada DPRD” tegas Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Simprosa Rianasari Gandut.

Dalam catatan BPK, sebagaimana disitir Fraksi Golkar, masih terdapat kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kelemahan itu, kata Simprosa, mencerminkan belum optimalnya fungsi manajerial di level pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara itu, ketidakpatuhan terhadap hukum, seperti kelebihan pembayaran tunjangan, honor, dan biaya perjalanan, berpotensi mencoreng opini audit di tahun-tahun mendatang.

Peringatan itu datang di tengah capaian membanggakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut dari BPK RI. Namun, Fraksi Golkar menilai, predikat itu bukan jaminan bebas masalah.

“WTP adalah standar minimum akuntabilitas, tapi tidak otomatis menandakan semua praktik berjalan bersih dan efisien,” lanjut Simprosa Gandut.

Fraksi Golkar juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang masih terbebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Belanja daerah pun tergerek turun karena pencairan dana cadangan untuk Pilkada 2024. Meski begitu, fraksi ini memberi catatan positif terhadap indikator ekonomi makro bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan dan pengangguran menurun, serta inflasi terkendali.

“Dalam urusan ekonomi mikro, Fraksi Golkar juga menaruh perhatian pada maraknya praktik koperasi harian dan mingguan yang dinilai Mencekik leher rakyat kecil. Praktik bunga tinggi dan sistem angsuran harian harus dibatasi. Kami ingin penjelasan Gubernur soal progres pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai solusi dari pemerintah pusat,Tutup Osy Gandut DPRD NTT fraksi Golkar”(R/LNM)

Loading