Fraksi Nasdem Rekomendasi BPK RI Harus Menjadi Rujukan Pemkab

Puruk Cahu – Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah meminta agar Pemkab setempat untuk serius memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalteng atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pelaksanaan APBD tahun 2025.

”Menghadapi tahapan pembahasan lanjutan, Fraksi Nasdem mengingatkan agar forum persidangan nanti memberikan atensi mendalam pada hal-hal yang bersifat strategis dan krusial, utamanya terkait rekomendasi dari BPK RI,” kata juru bicara Fraksi Nasdem, Fahriadi saat menyampaikan pandangan umum fraksi di rapat paripurna DPRD di Puruk Cahu, Jumat (5/6).

Dalam kesempatan itu Fahriadi berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan instrumen vital dalam menjamin transparansi, mengukur akuntabilitas dana publik, serta menjadi pijakan evaluasi kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Selain itu, Fahriadi juga menyoroti penyerapan belanja daerah di Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang masih belum optimal, dengan rincian anggaran belanja daerah sebesar Rp2,8 triliun, sedangkan realisasi yang berhasil dibukukan adalah sebesar Rp2,5 atau sekitar 91,62 persen.

”Fraksi Nasdem menilai capaian belanja operasi dan belanja modal yang baru menyentuh angka 92 persen tersebut masih belum optimal,” tegas Fahriadi pada kegiatan yang dihadiri Pj. Sekda Murung Raya Sarwo Mintarjo sebagai perwakilan Pemkab Murung Raya di paripurna tersebut.

Dijelas Fahriadi belum optimalnya realisasi belanja daerah itu disebabkan belum maksimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek ketepatan waktu maupun akurasi dalam penyusunan program dan kegiatan.

Dalam pandangan Fraksi Nasdem itu juga, Fahriadi memberikan apresiasi tinggi kepada pihak eksekutif atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pelaksanaan APBD 2025.

“Capaian ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” tambahnya.

Selain WTP, Fahriadi juga memuji realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil menembus angka Rp. atau mencapai 161,11 persen dari target yang ditetapkan.

”Atas lonjakan ini, Fraksi Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk terus melahirkan strategi baru guna menggali dan mengoptimalkan potensi PAD di masa mendatang,” demikian